KUALA MANDOR-Kuburaya-Kalimantan Barat-Tata kelola pengolahan hasil hutan kayu yang bersumber dari lahan masyarakat (hutan hak atau kebun) kembali menjadi sorotan Rabu-11-Nopember-2026.
Di tengah klaim perizinan yang dikantongi oleh pihak pengelola, desakan publik kini mengarah pada perlunya langkah konkret dari aparat penegak hukum dan instansi berwenang—khususnya Kepolisian dan Dinas Kehutanan—untuk melakukan audit menyeluruh terhadap temuan kayu log yang masih memerlukan kejelasan asal-usul serta kelengkapan dokumen pengangkutannya.
1. Urgensi Audit Dokumen Pengangkutan dan Asal-Usul Kayu Log
Berdasarkan regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), setiap aktivitas pemanenan, pengangkutan, hingga pengolahan kayu yang berasal dari hutan hak atau kebun wajib memenuhi standar hukum yang ketat.
Dokumen penatausahaan hasil hutan yang sah—seperti Nota Angkutan atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)—merupakan syarat mutlak yang harus terintegrasi dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Adanya temuan tumpukan kayu log di lapangan (termasuk jenis kayu rimba campuran seperti mahang dan cempedak air)
menuntut aparat penegak hukum dan instansi kehutanan untuk turun tangan.
Audit berkala dan verifikasi faktual sangat diperlukan guna memastikan apakah kayu-kayu tersebut benar-benar berasal dari hutan hak yang sah, atau berpotensi menyalahgunakan skema legalitas yang ada.
Adapun komoditas yang umum beredar di wilayah hutan hak meliputi:
Tanaman Cepat Tumbuh (Fast Growing Species):
Sengon, jabon, akasia, eukaliptus, mahoni, dan kayu karet.
Kayu Rimba Campuran & Jenis Lokal:
Bayur, nyatoh, mahang, cempedak air, serta berbagai jenis kayu kebun masyarakat lainnya.
2. Klarifikasi Pengelola Sawmill dan Kebutuhan Pembuktian Hukum
Menanggapi polemik dan temuan di lapangan terkait pengolahan kayu jenis mahang dan cempedak air yang diklaim bersumber dari kebun masyarakat, pengelola industri penggergajian kayu (sawmill), Jainal, sebelumnya telah memberikan klarifikasi kepada beberapa media Online.
Dalam keterangannya, Jainal menegaskan bahwa usaha pengolahan kayu yang dikelolanya telah mengantongi perizinan berusaha yang lengkap dan sesuai dengan kriteria dari kementerian terkait.
“Usaha pengolahan kayu yang kami jalankan telah memiliki perizinan lengkap.
Operasional sawmill kami murni hanya menyediakannya sebagai penyedia jasa penggesekan (jasa sawmilling) atas kayu milik masyarakat,” tegas Jainal kepada wartawan.
3. Langkah Lanjutan: Penegakan Hukum dan Transparansi
Kendati pihak pengelola menyatakan bahwa sawmill beroperasi murni sebagai penyedia jasa penggesekan, pembuktian di ranah hukum tetap memerlukan transparansi dokumen.
Keberadaan kayu log di sekitar lokasi industri harus diuji validitas dokumen pengangkutannya secara transparan.
Oleh karena itu, berbagai pihak mendesak Kepolisian bersama instansi kehutanan terkait untuk segera mengambil langkah audit dan pemeriksaan lapangan. Langkah ini penting guna menjamin kepastian hukum, mencegah potensi pelanggaran pembalakan liar (illegal logging), serta melindungi hak-hak masyarakat pemilik hutan hak yang taat aturan.
Media nasional juga menyerukan agar Polda Kalbar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Minerba, segera turun tangan untuk melakukan penyidikan, penindakan hukum, serta penyitaan kayu Log Tersebut jika memang benar tidak mengantongi legalitas perijinan yang Syah, serta melakukan penyitaan aset para cukong-cukong pelaku ilegal loging tersebut.,kemudian jika terbukti adanya pembiaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (APH) harus dimintai pertangung Jawaban secara hukum.
Bukan tanpa alasan. Di lokasi perairan Kuala mandor terlihat ribuan Batang kayu Log dan terlihat adanya aktivitas kegiatan yang menjadi pertanyaan di lingkungan Masyarakat maupun publik.
Dugaan Aktivitas ilegal loging Tanpa Legalitas Perlu Dibuktikan
Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan, jika aktivitas ilegal loging Tersebut di wilayah Kuala mandor Kab.Kuburaya Kalimantan Barat diduga telah berlangsung cukup lama.
“Ini menjadi pertanyaan masyarakat. Bagaimana kegiatan aktivitas ilegal loging (kayu Log) bisa berjalan cukup lama Pemerintah dan aparat penegak hukum harus turun langsung untuk melakukan penindakan secara terbuka,”
Menurutnya, apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, maka proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, jika seluruh kegiatan tersebut ternyata memiliki legalitas lengkap, masyarakat maupun publik juga berhak untuk mendapatkan penjelasan agar tidak muncul kesimpangsiuran informasi.
Apabila kegiatan tersebut telah memiliki seluruh perizinan yang diwajibkan, maka publik tentu berhak mengetahui dasar legalitasnya.
Namun apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan, masyarakat meminta agar instansi berwenang mengambil langkah sesuai hukum yang berlaku.
Pertanyaannya sederhana tetapi serius: apakah aktivitas perkayuan jenis Log yang terletak diwilayah kuala mandor Kalimantan Barat tersebut benar-benar telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan?
Termasuk, apakah hasil penebangan serta pengambilan kayu yang diperjual belikan yang diambil atau diangkut dari beberapa lokasi benar berasal dari sumber hutan yang memiliki legalitas?
Pemkab Kab.Kuburaya APH dan Instansi Teknis Diminta Buka Status Legalitas
Sorotan kini mengarah kepada Pemerintah Kabupaten Kuburaya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta instansi teknis dan aparat penegak hukum terkait.
Publik mendorong agar dilakukannya penindakan secara terbuka terhadap para pelaku Cukong pemodal termasuk melakukan pemeriksaan perizinan, asal-usul lokasi sumber aktivitas perkayuan Tersebut, hingga pemenuhan kewajiban lingkungan.
Dengan adanya Pemeriksaan serta dilakukanya penindakan tersebut dinilai penting untuk menjawab keresahan masyarakat sekaligus mencegah munculnya tudingan yang tidak berdasar.
Jika kegiatan tersebut legal, maka tunjukkan legalitasnya.
Jika terdapat pelanggaran, maka proses sesuai aturan.
Dengan demikian, publik tidak dibiarkan terus berada dalam ruang abu-abu mengenai status kegiatan aktivitas perkayuan Tersebut yang diduga ilegal hasil pembalakan hutan secara liar.
Menunggu Klarifikasi dan Hasil Pemeriksaan
Penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuburaya APH dan instansi terkait juga masih dinantikan.
Tim Investigasi dari Awak media akan terus melakukan penelusuran dan membuka ruang klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan, informasi masyarakat, serta upaya konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Setiap dugaan yang disampaikan dalam pemberitaan ini belum dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum adanya hasil pemeriksaan penindakan atau keputusan resmi dari instansi yang berwenang pungkasnya.
Untuk menjunjung tinggi tentang etika Jurnalistik:
Hak Jawab dan Hak Koreksi
Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan etika jurnalistik, redaksi siap memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak terkait maupun pihak lain yang disebutkan atau merasa dirugikan oleh pemberitaan ini.
Berdasarkan undang-undang UU Nomor 14.tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta undang-undang UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan hak jawab sebagai hak pihak yang dirugikan oleh pemberitaan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan, sedangkan hak koreksi merupakan hak untuk membetulkan informasi yang keliru.
Sumber : Masyarakat /Tim INVESTIGASI
Tim:Redaksi
