PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT , Awak media resmi menyerahkan surat somasi terkait kasus dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2023 dan 2024 ke Polda Kalimantan Barat,Kajati Kalimantan Barat dan Kejaksaan Negri Ketapang pada hari Selasa tanggal 10 November 2026.
Penyerahan surat somasi kasus dana bantuan operasional kesehatan (BOK) puskesmas sukadana kabupaten kayong utara yang merupakan dana APBN dari kementrian kesehatan pusat yang menjadi polemik di lingkungan masyarakat kayong utara dan di lingkungan publik,terkait belum ada kejelasaan penanganan perkara kasus tersebut.
Dalam surat somasi yang di sampaikan atau di laporkan oleh awak media ke Bapak Kapolda Kalimantan Barat di lengkapi dengan barang bukti dan data-data print aout rekening koran pegawai puskesmas sukadana,surat kuasa bermatrai,RAP anggaran dana bantuan operasional kesehatan (BOK).TA 2023 dan 2024,serta data-data lainya.
Terkait semua alat Bukti dan saksi dalam kasus ini sudah lengkap:
1.Hasil print aout rekening koran tabungan pegawai puskesmas sukadana.
2.Bukti pengambilan uang dari ATM pegawai puskesmas sukadana an Cica di SECAPA POLRI tahun 2023.
3.Bukti Surat Kuasa bermatrai yang dibuat oleh manajemen Ibu Triyani Putriamsyah,Amd.Kep yang mana dalam surat kuasa memberatkan kepada yang memberikan kuasa.
4.Bukti pengambilan dana secara manual yang menggunakan buku tabungan pegawai puskesmas sukadana dengan kode transaksi “CSH WDL”
5.Bukti percakapan di Grup Watssap pemegang program puskesmas sukadana yang membahas terkait viralnya kasus dana BOK,terkait SPJ,terkait pengambilan dana dari ATM pegawai puskesmas,terkait adanya pemotongan anggaran dana BOK dari 10 persen menjadi 7,5 persen serta membahas terkait surat kuasa bermatrai yang dikeluarkan oleh pihak manajemen.
6.kemudian Saksi-saksi sudah ada.
Namun sangat disayangkan laporan ini yang sudah dilaporkan oleh pelapor Rusmianto yang juga selaku saksi serta selaku korban hingga sampai saat ini laporan pengaduan tersebut tidak ditanggapi dengan serius dari Polda Kalimantan Barat,sehingga saya selaku pelapor membuat berita acara secara tertulis untuk melakukan upaya hukum dan akan menyampaikan laporan ke pusat/jakarta dengan dilampirkan data-data yang sudah ada .
7.Adanya pertemuan siluman di Hotel Grand Zuri Ketapang yang di hadir oleh oknum perwira dari Polres Kayong Utara An.Iptu Hendra Gunawan,S.H ,Ipda Amin Suryadinata ,S.H,Ipda Muhamad Iqbal,S.H dan Oknum perwira dari Polres Ketapang AKP CANDRA ,S.H Kabag Ops Polres Ketapang dan IPDA ZAENAL,S.H Suaminya Ibu Triyani Putriansyah ,Amd.Kep ,pertemuan terkait adanya pembahasan Kasus dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukadana ,saksi kunci pertemuan tersebut yaitu IPDA MUHAMAD IQBAL,S.H yang sekarang menjabad selaku PS Kapolsek Sukadana Polres Kayong Utara Polda Kalimantan Barat.
8.Adanya pemeriksaan siluman yang di lakukan oleh Oknum Unit Paminal Polda Kalimantan Barat yang di pimpin oleh IPTU SODIKIN,S.H,dalam pemeriksaan Kapus Sukadana Drg Rahutami Suci Rahayu dan Ibu Triyani Putriansyah,Amd.Kep di Bukit Villa Air Pauh ,terkait kasus dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Sukadana Kabupaten Kayong Utara.
9.Berdasakan SP2HP Yang dikeluarkan dari Unit Tipikor Ditkrrimsus Polda Kalimantan Barat pada tanggal 31 Agustus 2026 Nomor : B/RES.3.3/2026/Ditkrimsus, dalam poin 3 yang berbunyi bahwa Berdasarkan surat Kapolres Kayong Utara AKBP ADI PRABOWO, S.H ,S.I.K, M.H Nomor : B/392/VII/RES.3.3/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 yang ditembuskan kepada Ditkrimsus Polda Kalbar ,diberitahukan kepada saudara bahwa unit tipikor sat reskrim Polres Kayong Utara telah menangani perkara dugan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas Sukadana TA.2023 dan 2024 sumber dana APBN kementrian Kesehatan Pusat ( DAK Non FISIK) di Puskesmas Sukadana Kabupaten Kayong Utara dimaksud dan terhadap perkara tersebut telah di limpahkan penenganannya kepada Bupati Kayong Utara (ROMI WIJAYA) Up.Inspektur Daerah Kabupaten Kayong Utara (APIP) .
Dalam Surat Kapolres Kayong Utara Polda Kalimantan Barat ini dapat kita lihat di duga adanya permainan dari aparat penegak hukum dan instansi pemerintahan daerah kabupaten kayong utara khususnya dinas kesehatan kabupaten kayong utara dan Inspektorat kabupaten kayong utara untuk menutup nutupi kejahatan dalam kasus dana Bantuan Operasional Kesehatan di Puskesmas Sukadana yang mana saat dalam persidangan Kode Etik Polri di Polda Kalimantan Barat jelas dari Drg Rahutami Suci Rahayu (Kapus Puskesmas Sukadana) menyampaikan kepada ketua sidang bahwa dana Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sukadana yang merupakan dana APBN dari Kementrian Kesehatan Pusat dari tahun 2020 sampai tahun 2025.
Masyarakat dan Publik meminta kepada bapak kapolda kalimantan barat dan bapak kapolri RI yang baru agar membuka kembali kasus ini,jika ada ditemukan adanya keterlibatan oknum penyidik dan perwira yang terlibat dalam adanya dugaan sengaja membuat kasus ini menjadi hilang agar dilakukan tindakan tegas dan pemeriksaan secara insentif dari paminal mabes polri secara terbuka dan transparansi kepada masyarakat dan publik.
Hak Jawab dan Hak Koreksi
Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan etika jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak manapun yang disebut dalam rilisan ini, aparat penegak hukum, instansi terkait, maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau memiliki informasi pembanding.
Hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam menjaga pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertangung jawabkan.
Sumber : Pelapor Rusmianto/Hasil Investigasi
Tim:Redaksi
