DESA KOREK- Kondisi infrastruktur Jalan Raya Desa Korek,Kecamatan sungai ambawang,Kabupaten Kubu Raya,Provinsi Kalimantan Barat kembali menuai sorotan tajam. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan investigasi yang dilakukan oleh Awak Media,kerusakan jalan di wilayah ini dinilai sudah sangat parah dan terus memburuk dari hari ke hari.
Alih-alih mendapatkan pemerataan pembangunan, warga setempat justru merasa dianaktirikan oleh minimnya perhatian dan intervensi anggaran dari Pemerintah Daerah. Padahal, akses jalan tersebut merupakan urat nadi vital bagi mobilisasi dan perputaran roda ekonomi masyarakat setempat.
Jeritan Warga: Akses Ekonomi Lumpuh, Pemerintah Daerah Jangan Pilih Kasih
Dalam sesi wawancara yang dihimpun tim investigasi di lapangan, sejumlah warga meluapkan kekecewaan mendalam atas lambannya penanganan infrastruktur di lingkungan mereka. Warga menilai bahwa kebijakan pembangunan jalan di daerah terkesan diskriminatif dan tebang pilih.
”Jalan ini seperti anak tiri. Perhatian pemerintah daerah sangat minim, padahal jalur ini setiap hari digunakan warga untuk mengangkut hasil bumi dan mobilitas ekonomi harian. Kenapa wilayah kami seolah diabaikan?” ungkap salah seorang narasumber warga setempat kepada awak media.
Kondisi jalan yang berlubang parah, berlumpur saat musim hujan, dan berdebu saat musim kemarau tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga memicu lonjakan biaya operasional transportasi dan distribusi barang. Hal ini secara langsung berdampak negatif pada kestabilan ekonomi masyarakat bawah yang sangat bergantung pada akses jalan yang layak.
Tinjauan Regulasi: Kewajiban Negara Menjamin Pemerataan Infrastruktur
Secara yuridis, pengabaian terhadap infrastruktur jalan kabupaten/lokal yang menjadi akses penggerak ekonomi rakyat mencederai semangat perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk:
1. Menjamin Hak Masyarakat atas Akses yang Layak:
Penyelenggaraan jalan berasaskan kemanfaatan, keamanan, keselamatan, keadilan, dan kepastian hukum.
2. Pemerataan Pembangunan:
Pemerintah daerah diamanatkan untuk mendistribusikan alokasi anggaran infrastruktur secara adil dan proporsional berdasarkan tingkat kebutuhan mendesak masyarakat, bukan berdasarkan sentralisasi atau kepentingan politis semata.
3. Tanggung jawab Pemeliharaan:
Pemerintah daerah wajib segera melakukan perbaikan terhadap ruas jalan yang mengalami kerusakan agar tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi wilayah.
Desakan Tegas: Evaluasi Kebijakan dan Transparansi Anggaran
Merespons kondisi ini, tim investigasi mendesak adanya inisiatif cepat serta pengawasan yang ketat dari pihak-pihak berwenang terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sektor infrastruktur.
Pemerintah Daerah diminta untuk segera turun tangan melakukan perbaikan permanen di Jalan Raya Desa Korek. Praktik diskriminasi anggaran atau “tebang pilih” dalam pembangunan infrastruktur harus segera dihentikan demi menegakkan keadilan sosial bagi seluruh warga tanpa terkecuali.
Sumber: Masyarakat dan Tim Investigasi
Tim:Redaksi
