ONEWSMEDIA.co.id
BOGOR 11 November 2026 – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor segera melakukan pemeriksaan dan audit terhadap mekanisme pengelolaan serta penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Bogor.
Desakan tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan pembangunan yang menggunakan dukungan dana CSR, di antaranya pembangunan Vertical Garden, empat gapura di depan Cibinong City Mall (CCM), serta pembangunan Taman KNPI di wilayah Cileungsi.
Adapun perusahaan yang menjadi perhatian GMPB meliputi PT Kencana Jaya Properti (Summarecon), PT Ciputra, PT Seraya, serta perusahaan lainnya yang diduga memberikan kontribusi CSR melalui Disperkim Kabupaten Bogor.
Ketua GMPB, Muhamad Ikbal, menegaskan bahwa pihaknya mempertanyakan transparansi mekanisme pemberian, penerimaan, hingga realisasi dana CSR yang melibatkan instansi pemerintah daerah.
Menurutnya, meskipun dana CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, bukan berarti mekanisme penyalurannya dapat berjalan tanpa keterbukaan dan pertanggungjawaban.
“Kami mempertanyakan berapa nilai dana CSR dari masing-masing perusahaan, bagaimana mekanisme penyerahannya, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana proses administrasi dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai program yang menggunakan dana CSR justru menjadi ruang yang tidak transparan,” tegas Muhamad Ikbal.
GMPB juga menyoroti prosesi penyerahan plakat secara simbolis, penandatanganan berita acara, serta dokumentasi serah terima yang melibatkan pejabat terkait. Seluruh proses tersebut dinilai perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi, nilai kontribusi perusahaan, dan realisasi pembangunan di lapangan.
KEJAKSAAN JANGAN TUTUP MATA, PERIKSA SELURUH MEKANISME CSR!
GMPB secara tegas meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor segera memanggil dan memeriksa Kepala Disperkim Kabupaten Bogor beserta pihak-pihak terkait untuk memberikan klarifikasi mengenai mekanisme pengelolaan dana CSR tersebut.
GMPB menilai pemeriksaan tidak boleh hanya berfokus pada hasil pembangunan secara fisik, tetapi juga harus menyentuh aspek administrasi, dokumen kerja sama, nilai kontribusi perusahaan, mekanisme serah terima, serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
Adapun tuntutan GMPB meliputi:
1. Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor segera memeriksa Kepala Disperkim terkait mekanisme penerimaan dan penyaluran dana CSR.
2. Mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melakukan audit dan penelusuran dana CSR PT Kencana Jaya Properti (Summarecon), PT Ciputra, PT Seraya, serta perusahaan lainnya yang disalurkan melalui Disperkim.
3. Mendesak Disperkim membuka informasi mengenai nilai kontribusi masing-masing perusahaan serta dokumen administrasi dan berita acara serah terima CSR.
4. Mendesak Inspektorat Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme administrasi dan keterlibatan pejabat terkait.
5. Meminta seluruh kegiatan pembangunan yang menggunakan dukungan dana CSR dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat.
Muhamad Ikbal menegaskan bahwa langkah GMPB merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa dan pemuda terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor.
“Kami tidak sedang menghakimi siapa pun. Namun, ketika terdapat pertanyaan publik mengenai mekanisme dan pertanggungjawaban dana CSR, maka aparat penegak hukum harus hadir untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Jangan sampai ada kesan bahwa dana CSR yang melibatkan instansi pemerintah tidak dapat diawasi oleh masyarakat,” tambahnya.
GMPB menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan keterbukaan informasi dari pihak Disperkim maupun tindak lanjut dari aparat penegak hukum.
CSR BUKAN RUANG GELAP KEKUASAAN!
Transparansi bukan pilihan, melainkan bagian dari tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan. Setiap program pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus memiliki mekanisme yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan terbuka terhadap pengawasan publik.
MUHAMAD IKBAL
Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB)
