Bukan Kementeriannya yang Dipisah, Tapi Menterinya yang Dievaluasi
BANDUNG
Wacana perubahan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi Kementerian Olahraga, yang dibarengi dengan gagasan pembentukan kementerian khusus kepemudaan, mendapat tanggapan tegas dari Ketua DPD KNPI Jawa Barat, Fuad Kasyifurrahman (Bung FK).
Menanggapi desakan Ketua Umum DPP AMSI terkait pemisahan urusan kepemudaan dan olahraga, Fuad menilai pemuda dan olahraga sejak awal memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.
Menurutnya, pembangunan pemuda tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kepemudaan secara organisatoris, tetapi juga menyangkut pembangunan karakter, kesehatan fisik, mental, serta kesiapan generasi penerus bangsa.
«“Pemuda dan olahraga itu dari dulu memang tidak bisa dipisahkan. Kita diajarkan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau tubuhnya sehat dan jiwanya kuat, pemudanya akan terbangun,” ujar Fuad.»
Ia menegaskan, persoalan yang perlu mendapat perhatian bukanlah pemisahan kelembagaan antara pemuda dan olahraga, melainkan sejauh mana kementerian tersebut mampu menjalankan mandat pembangunan kepemudaan secara seimbang.
Fuad juga menyoroti persepsi publik yang menilai Kemenpora saat ini lebih banyak memberikan perhatian terhadap sektor olahraga dibandingkan pembangunan kepemudaan.
“Pemuda ini yang meneruskan cita-cita bangsa. Kalau kemudian yang lebih dominan diurus hanya olahraganya, tentu kita harus bertanya, bagaimana pembangunan pemudanya?” katanya.
Karena itu, Fuad berpandangan bahwa opsi yang lebih tepat adalah melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan Menteri Pemuda dan Olahraga, bukan memisahkan kementeriannya.
«“Kalau cuma bisa mengurus olahraga, ya jangan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Lebih baik jadi utusan Presiden yang mengurus olahraga. Tidak perlu jadi menteri,” tegasnya.»
Menurut Fuad, pembangunan Indonesia ke depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya generasi muda. Karena itu, pembangunan infrastruktur kepemudaan, penguatan kapasitas organisasi pemuda, pendidikan karakter, hingga ruang partisipasi anak muda dalam pembangunan harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pembangunan Indonesia hari ini dimulai dari pembangunan infrastruktur pemuda. Kalau pemudanya ideal, kita jemput Indonesia,” ujarnya.
Fuad menambahkan, KNPI Jawa Barat memandang isu kepemudaan tidak boleh ditempatkan sebagai agenda sekunder. Pemuda harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek program pemerintah.
Dengan demikian, ia menilai perdebatan mengenai pemisahan Kementerian Pemuda dan Olahraga seharusnya tidak berhenti pada persoalan struktur birokrasi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kementerian tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan pemuda Indonesia.
“Jadi jangan dipisahkan. Yang harus dievaluasi adalah bagaimana kementerian ini menjalankan tugasnya. Kalau hanya mampu mengurus olahraga, persoalannya ada pada menterinya, bukan pada pemuda dan olahraganya,” pungkas Fuad.
