ONEWSMESIA.co.id
KETUA UMUM FAIR KABUPATEN BOGOR: ISU IJAZAH JARO ADE PERLU KEJELASAN, JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA
BOGOR – Ketua FAIR Kabupaten Bogor, Dimas, menanggapi kembali munculnya pemberitaan mengenai dugaan persoalan ijazah yang pernah menyeret nama Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade menjelang Pilkada Kabupaten Bogor 2018.
Menurut Dimas, persoalan tersebut merupakan catatan pemberitaan masa lalu yang patut disikapi secara objektif dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta hukum tanpa adanya bukti serta keputusan dari lembaga yang berwenang.
“Pejabat publik harus memiliki keterbukaan terhadap setiap pertanyaan masyarakat. Ketika sebuah isu pernah menjadi perhatian publik, maka penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Dimas.
Ia menegaskan, FAIR Kabupaten Bogor memandang bahwa persoalan administrasi dan keabsahan dokumen pendidikan dalam kontestasi politik bukan perkara yang boleh dianggap sepele. Setiap persyaratan pencalonan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dimas juga mengingatkan agar ruang publik tidak dipenuhi spekulasi maupun penghakiman sepihak. Namun, di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai isu-isu yang pernah menjadi perhatian publik.
“Jangan sampai pertanyaan masyarakat dianggap sebagai serangan politik. Kritik dan permintaan klarifikasi merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Yang terpenting, semua pihak harus mengedepankan fakta dan mekanisme hukum,” tegasnya.
FAIR Kabupaten Bogor berharap pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka apabila masih terdapat pertanyaan mengenai persoalan tersebut.
Menurut Dimas, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui jabatan dan pernyataan politik, tetapi juga melalui transparansi, akuntabilitas, serta kesediaan memberikan penjelasan kepada masyarakat.
FAIR Kabupaten Bogor menegaskan komitmennya untuk mengawal kepentingan publik melalui kontrol sosial yang kritis, objektif, dan tetap berlandaskan hukum.
Narasumber:
Dimas
Ketua FAIR Kabupaten Bogor
