Pemerintah Kota Pontianak kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Barat. WTP suatu bentuk administrasi keuangan Pemkot Pontianak telah sesuai dengan standar akuntansi dan admibistrasi yang telah ditentukan pemerintah. Namun, tentunya kedepan perlu difikirkan tidak hanya persoalan WTP tapi perlu lebih meningkatkan subtansi pengangaran.
WTP adalah penghargaan yang murni bersifat administratif, bukan substantif. Hal ini menunjukkan laporan keuangan pemerintah disusun sesuai standar akuntansi dan peraturan yang berlaku tidak menyatakan apakah anggaran itu berdampak langsung pada rakyat atau menyelesaikan problem struktural masyarakat.n
Dengan kata lain, WTP bisa didapat sekalipun anggaran dikelola untuk hal-hal yang tidak menyentuh kebutuhan paling dasar rakyat. Selama secara dokumen tidak ada penyimpangan, pemborosan, atau pelanggaran hukum, maka WTP tetap bisa diraih. Bahkan jika anggaran lebih banyak dipakai untuk pembangunan fisik yang tidak prioritas, studi banding, atau belanja rutin birokrasi yang membengkak selama rapi secara administratif, maka WTP bukan hal yang sulit.
WTP merupakan instrumen Legitimasi Kekuasaan, Bukan Cermin Keberpihakan
Di banyak daerah, termasuk Pontianak, WTP kerap dijadikan alat legitimasi politik. tang ditampilkan ke publik sebagai “prestasi”, padahal tidak ada jaminan bahwa capaian itu paralel dengan peningkatan kesejahteraan warga. Retorika seperti “kami sudah dapat WTP” sering digunakan untuk menutupi kegagalan menjawab problem riil seperti kemiskinan, sanitasi buruk, keterbatasan akses pendidikan, pengangguran anak muda, hingga inflasi pangan.
Logika ini berbahaya karena menempatkan keberhasilan administratif sebagai ukuran utama tata kelola pemerintahan, padahal sejatinya tujuan akhir dari anggaran negara adalah melayani rakyat dan mengatasi ketimpangan. Tanpa keberpihakan anggaran kepada rakyat miskin, WTP hanyalah penghargaan kosong yang memoles citra pemerintah, bukan cermin akuntabilitas sosial.
Masyarakat Tidak Butuh Laporan Keuangan Rapi, Tapi Hidup Layak
Masyarakat tidak pernah meminta laporan keuangan yang sempurna; yang mereka tuntut adalah akses terhadap air bersih, layanan kesehatan terjangkau, sekolah berkualitas, dan harga pangan yang stabil. Jika semua itu belum tercapai, maka WTP adalah simbol dari pemerintahan yang lebih sibuk mengurus kertas ketimbang mengurus rakyat.
WTP seharusnya bukan tujuan akhir, melainkan syarat minimum yang tidak perlu dirayakan secara berlebihan. Pemerintah yang benar-benar berpihak kepada rakyat tidak berhenti pada pujian administratif, tapi bergerak lebih jauh untuk menghadirkan anggaran yang transformatif, partisipatif, dan berpihak pada kelompok paling rentan.
Kalau kita bedah lebih dalam predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), meskipun persoalqn adminsitrasi juga penting, akan tetapi seringkali dianggap “kosong” dalam konteks kebutuhan masyarakat.(Tim redaksi)
Editor Jul
