PONTIANAK,KALIMANTAN BARAT – Jika sekian lama penanganan dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang oleh Kejati Kalbar dengan anggaran Rp. 28 Miliar terdiri dari Rp. 11 Miliar Dana APBD, Rp. 17 Miliar Dana CSR dan Rp. 3,5 Miliar di Rekening Bendahara.

Patut dicurigai ada apa sebenarnya penanganan dugaan korupsi biaya napak Tilas Ketapang molor berkepanjangan penangannya oleh Kejati Kalbar..?!

Ibrahim Myh secara tegas mempertanyakan tentang penangan dugaan korupsi dana Napak Tilas, apakah ada keterlibatan orang – orang penting yang berkepentingan untuk.kepentingan pribadi dan kelompok diatas kepentingan negara dan daerah dari anggaran Napak Tilas Ketapang tersebut..?!

Jika dugaan korupsi anggaran Napak Tilas tersebut tetap saja penangannya seperti berjalan di tempat, tentu akan menjadi tanya masyarakat, hukum itu seperti tajam ke bawah tumpul ke atas..?!

NCW mendapat info dari orang terkenal di Pontianak baru – baru ini mengatakan korupsi di Ketapang tu bisa aman – aman saja dikarenakan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Ketapang tu dijabat oleh Kasi Intel Kejari Ketapang..?!

Waduh, Ibrahim Myh merasa bingung, apakah benar hal tersebut terjadi, tapi rasanya tak mungkin karena Jaksa merupakan APH yang terpercaya di Republik ini.

NCW Investegator Wilayah Kalimantan tetap oftimis Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi pasti akan banyak para koruptor kalang kabut menyembunyikan uang dan hartanya yang berasal dari hasil korupsi, secara pasti tak bisa disembunyikan.

Oleh karena itu, setelah disahkannya Perampasan Aset Para Koruptor oleh DPR RI hari ini tanggal 19 Nopember 2026, NCW akan mendata para koruptor di Kalbar ini tanpa kecuali.

Perlu diketahui, tidak ada satupun hukum yang diragu – ragukan di Republik ini. Oleh karena itu setiap warga negara harus taat hukum tanpa kecuali.

Maka NCW berharap kepada APH, benarkan yang benar dan tunjukan.yang salah, demi keselamatan bangsa dan negara.

Hak Jawab dan Hak Koreksi

Sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan dan etika jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak manapun yang disebut dalam rilisan ini, aparat penegak hukum, instansi terkait, maupun pihak lain yang merasa dirugikan atau memiliki informasi pembanding.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan bagian penting dalam menjaga pemberitaan yang akurat, berimbang, dan dapat dipertangung jawabkan.

Sumber : ibrahim MYH NCW

Tim:Redaksi