ONEWSDEDIA.co.id

KABUPATEN  BOGOR

Tanah Kavling Menjamur di Kabupaten Bogor, Payung Hukum Dipertanyakan: DPRD dan Pemda Jangan Tutup Mata!.

Romi Sikumbang Desak Sekda Bogor Dorong Perda Kavling, Jangan Sampai Pengusaha dan Konsumen Terombang-ambing

Bisnis Kavling Berkembang, Regulasi Belum Tegas: Siapa Bertanggung Jawab atas Pengawasannya?.

Sudah Disorot Sejak Pasc Covid-19, Regulasi Tanah Kavling Bogor Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

PAD dan Lapangan Kerja dari Bisnis Kavling Dipertaruhkan, Pemkab Bogor Didesak Segera Berikan Kepastian Hukum

Menjamurnya aktivitas penjualan dan pengembangan tanah kavling di Kabupaten Bogor kembali menjadi sorotan. Persoalan kepastian hukum, kesesuaian tata ruang, pengawasan pemerintah daerah hingga perlindungan konsumen menjadi sejumlah aspek yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

Hingga November 2026, persoalan regulasi khusus mengenai tanah kavling masih menjadi pembahasan dan perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah daerah telah menyiapkan payung hukum yang mampu membedakan secara jelas antara penjualan tanah kavling dengan pembangunan kawasan perumahan komersial.

Persoalan ini disampaikan Ketua DPC LSM Penjara (Pemerhati Kinerja Aparatur Negara) Bogor Raya, Romi Sikumbang, didampingi Aktivis Sosial Johner Simanjuntak, dalam diskusi singkat bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, di ruang kerja Sekda, Rabu (18/11/2026).

Dalam diskusi tersebut, Romi menyoroti belum adanya regulasi yang secara spesifik dan komprehensif mengatur kegiatan penjualan serta pengembangan tanah kavling. Menurutnya, ketidakjelasan aturan berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengawasan, penertiban, maupun kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen.

Romi mengungkapkan bahwa persoalan ini bukan isu baru. Sejak pascapandemi Covid-19, pihaknya telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Bogor, khususnya Komisi I, agar segera membahas pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tanah kavling.

“Kami mempertanyakan apakah regulasi rumah dan tanah kavling ini masih terus dibahas di DPRD Kabupaten Bogor. Kami berharap persoalan ini segera menjadi agenda pembahasan serius agar ada kepastian hukum melalui Perda,” ungkap Romi.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu memberikan batasan yang tegas antara aktivitas jual beli tanah dalam bentuk kavling dengan pembangunan kawasan perumahan komersial. Sebab, keduanya memiliki karakteristik kegiatan dan aspek perizinan yang tidak selalu sama.

Ia menyebut sejumlah regulasi daerah yang selama ini berkaitan dengan bangunan dan penyelenggaraan perumahan, di antaranya Perda Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000, Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta regulasi mengenai izin bangunan gedung yang disebutnya sebagai Perda Nomor 63 Tahun 2013.

Namun, Romi menilai ketentuan-ketentuan tersebut perlu dikaji kembali untuk memastikan apakah sudah memberikan pengaturan yang memadai terhadap aktivitas pemecahan dan pemasaran tanah kavling.

“Pembangunan rumah kavling sejatinya merupakan kegiatan penjualan tanah dalam bentuk pecahan yang harus menyesuaikan dengan ketentuan tata ruang wilayah setempat. Karena itu, perlu ada kejelasan mengenai bentuk kegiatan, persyaratan teknis, dan perizinan yang dapat diterapkan,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan dasar hukum yang digunakan pemerintah daerah ketika melakukan penindakan terhadap aktivitas usaha kavling yang diduga tidak sesuai ketentuan.

“Kalau memang belum ada regulasi khusus yang mengatur tanah kavling, lalu ketika terjadi pelanggaran, pemerintah daerah akan melakukan penindakan berdasarkan Perda yang mana? Ini yang harus diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, Romi mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya melihat usaha kavling dari sisi persoalan perizinan dan penertiban. Menurutnya, kegiatan usaha tersebut juga memiliki kontribusi ekonomi, mulai dari potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyerapan tenaga kerja lokal, hingga perputaran ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pengembangan.

Karena itu, ia menilai pengusaha kavling yang menjalankan kegiatan sesuai ketentuan juga perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Meski demikian, perlindungan terhadap pelaku usaha harus berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen. Masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan buruh yang membeli tanah kavling dengan harga terjangkau, harus mendapatkan kepastian mengenai status hak atas tanah, kesesuaian tata ruang, akses jalan, fasilitas lingkungan, serta kemungkinan pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya.

Di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor, khususnya kawasan Bogor Timur dan jalur menuju Puncak Dua, Kecamatan Sukamakmur, perkembangan pemasaran tanah kavling juga memunculkan perhatian terkait potensi alih fungsi lahan, kesesuaian tata ruang, serta dampak lingkungan.

Pemerintah daerah melalui perangkat teknis terkait perlu memastikan bahwa setiap kegiatan pemanfaatan dan pemecahan bidang tanah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Teguran administratif maupun tindakan penertiban juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

Romi berharap Sekda Kabupaten Bogor dapat mengoordinasikan perangkat daerah terkait untuk melakukan kajian regulasi sekaligus mendorong DPRD Kabupaten Bogor membahas kebutuhan pembentukan aturan khusus mengenai tanah kavling.

Menurutnya, kejelasan regulasi bukan semata-mata untuk membatasi kegiatan usaha, melainkan menciptakan iklim investasi yang sehat, melindungi masyarakat, serta memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Biro Bogor Raya