ONEWSMEDIA.co.id
POLEWALI MANDAR | SULBAR
Program Pelatihan Kerja Tailor Made Training (TMT) Batch VI yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Bantaeng di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Polewali Mandar menuai sorotan tajam. Pelatihan yang semestinya menjadi wadah peningkatan kompetensi masyarakat ini dinilai berjalan asal-asalan.
Sorotan tajam tersebut diungkapkan oleh Ketua Garda Bela Negara Nasional (GBNN) Sulawesi Barat, Puang Laupa, pada Kamis (12/11/2026). Ia menyoroti dugaan adanya ketidakberesan yang terstruktur terhadap BPVP Bantaeng, Dinas Transmigrasi dan UPTD BLK Polman dalam perencanaan teknis hingga pengelolaan anggaran pelatihan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara dan peserta.
“Pelatihan ini terkesan dikerjakan asal-asalan dan patut diduga ada persoalan serius dalam perencanaan teknis serta penggunaan anggaran. Bagaimana mungkin anggaran negara digelontorkan untuk pelatihan vokasi, tetapi kebutuhan dasar praktik seperti bahan habis pakai justru sangat minim dan terlambat, Ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak peserta yang ingin mencari keahlian,” tegas Puang Laupa.
Puang Laupa juga memberikan sorotan tajam terhadap sikap penyelenggara dan pelaksana teknis di lapangan yang dinilai mencederai antusiasme tinggi para peserta. Menurutnya, para peserta hadir bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan atas dasar niat kuat untuk mengembangkan potensi diri dan bakat agar menjadi lulusan yang berkompeten. Sangat disayangkan jika semangat besar tersebut justru dimanfaatkan dengan membiarkan peserta terpaksa mengeluarkan biaya pribadi demi menutupi kekurangan bahan pelatihan.
Kondisi di lapangan turut dikeluhkan oleh peserta dan instruktur yang enggan disebutkan namanya. Mereka mengaku kesulitan mengoptimalkan proses belajar-mengajar karena keterbatasan fasilitas bahan.
Bahkan, bahan praktik sempat terlambat beberapa hari dan baru tiba setelah kegiatan pelatihan berjalan.
“Bagaimana caranya kami belajar dan mengajar jika bahan tidak cukup atau sangat sedikit, bahkan sempat sudah beberapa hari pelatihan berjalan baru bahan praktiknya datang,” ungkap salah satu peserta.
Senada dengan peserta, seorang instruktur juga menyampaikan kekecewaannya. Ia mengaku telah melaporkan kekurangan bahan tersebut kepada pihak terkait, namun hingga kini belum ada pemenuhan yang memadai.
“Bagaimana caranya kami mengajar secara maksimal jika bahan praktik tidak terpenuhi. Padahal sudah saya sampaikan kekurangannya, namun sampai sekarang tidak dipenuhi. Kenapa membuat kegiatan seperti ini kalau dana dan bahan tidak memadai” ujar sang instruktur.
Ia menambahkan, situasi ini sangat merugikan peserta maupun instruktur. Kekhawatiran lulusan yang nantinya memiliki lisensi namun tidak kompeten. Peserta dan instruktur juga terbebani harus mengeluarkan biaya pribadi untuk menutupi kekurangan bahan. Meskipun Kepala BLK sempat menyampaikan agar kekurangan tersebut dicatat untuk diganti, para peserta dan instruktur tetap merasa khawatir dana tersebut tidak dikembalikan.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala UPTD BLK Polman, Harianto, menyatakan bahwa pihaknya telah mengarahkan para instruktur untuk mencatat setiap kekurangan bahan agar dapat dilaporkan lebih lanjut.
“Sudah disampaikan kepada instrurukturnya bahwa kalau ada kekurangan, catat saja nanti disampaikan. Dan itu sudah disampaikan langsung kepada Pak Arsyad, sesuai penyampaiannya selaku Kepala BPVP Bantaeng,” jelas Harianto.
Sementara itu, Kepala BPVP Bantaeng, Arsyad, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa, pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan ini dengan menurunkan tim pemantau. Ia menekankan komitmennya agar program pelatihan dijalankan secara profesional.
“Nanti saya akan turunkan tim untuk monitoring, karena saya ingin kegiatan ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas yang tinggi. Saya juga tidak ingin kalau kegiatan ini dijalankan dengan asal-asalan,” ujar Arsyad.
Ia juga mengungkapkan agar persoalan teknis pelaksanaan dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak UPTD BLK Polman selaku penyelenggara teknis di lapangan.
Menyikapi berbagai kejanggalan dan potensi penyimpangan yang terstruktur, GBNN Sulawesi Barat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan melakukan investigasi ke lapangan guna memeriksa seluruh rangkaian kegiatan serta sirkulasi penggunaan anggaran program pelatihan ini.
Kontributor SulBar
