Desa Korek Ambawang-Kuburaya-Selasa-10 November 2027 Provinsi Kalimantan Barat – Praktik penyalahgunaan dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat ke permukaan publik.
Berdasarkan investigasi dan laporan mendalam dari narasumber serta warga setempat, aktivitas penimbunan BBM bersubsidi terpantau secara terselubung beroperasi di Jalan Parit 19, Dusun Simpang Kiri, Desa Korek, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim redaksi di lapangan, sindikat penimbunan terselubung ini diduga kuat dikelola oleh kelompok yang menamakan diri mereka “9 Naga”.
Modus Operandi dan Alur Distribusi Ilegal
Dari keterangan nara sumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan, aktivitas di lokasi tersebut terstruktur dan melibatkan sejumlah pihak dengan peran masing-masing:
Pemain / Pengelola Lapangan:
Aktivitas harian di lokasi dikendalikan oleh sejumlah oknum yang disebut-sebut bernama Sebeni, Kukur, Robi, Arsat, Hadi, serta beberapa pihak lainnya yang tergabung dalam kelompok berjuluk “9 Naga”.
Koordinasi Lapangan: Seluruh operasional di lapangan dikoordinasikan secara langsung oleh seorang berinisial Selamat.
Beking / Oknum Pelindung: Kuat dugaan bahwa praktik ini mendapat pengamanan atau perlindungan dari oknum tertentu yang disebut berinisial JK-BN
Volume dan Pengambilan:
BBM bersubsidi dikumpulkan hingga memenuhi kapasitas truk tangki industri ukuran 8.000 liter. Setelah tangki penuh, BBM tersebut dilansir atau dijual kembali ke jalur ilegal.
Harga Jual Ilegal: Berdasarkan estimasi di lapangan, harga jual BBM hasil penimbunan tersebut dipatok di kisaran Rp18.000 per liter.
Sumber Pasokan:
Kelompok sindikat ini diduga memperoleh suplai BBM bersubsidi yang bersumber dari sebuah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik seseorang yang dikenal dengan nama Salam alias Pincang.
Tinjauan Yuridis dan Koridor Hukum
Praktik penimbunan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi secara ilegal merupakan pelanggaran hukum berat yang merugikan keuangan negara serta hak masyarakat kecil. Tindakan ini secara nyata melanggar ketentuan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia:
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas): Sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda tinggi.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Terkait permufakatan jahat dan tindak pidana turut serta dalam kejahatan ekonomi yang merugikan hajat hidup orang banyak.
Komitmen Jurnalisme dan Asas Praduga Tak Bersalah
Pemberitaan ini disajikan oleh redaksi dengan memegang teguh prinsip Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, serta mengedepankan Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).
Seluruh nama-nama yang disebutkan dalam narasi berita ini masih bersifat dugaan dan memerlukan ruang klarifikasi berimbang (cover both sides) dari pihak-pihak terkait, termasuk para pengelola yang disebutkan (Sebeni, Kukur, Robi, Arsat, Hadi, Selamat, hingga pemilik SPBU Salam alias Pincang).
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi secara seluas-luasnya sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
Seruan Ketegasan Penegak Hukum
Masyarakat dan tokoh setempat mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polda Kalimantan Barat beserta jajaran Polres Kubu Raya, untuk segera turun tangan melakukan sidak, investigasi terbuka, dan penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap seluruh jaringan, pelaku penimbunan, serta oknum-oknum pelindung di balik sindikat “9 Naga” di Desa Korek.
Pembiaran terhadap praktik ilegal ini akan mencederai keadilan sosial dan merugikan distribusi energi bagi masyarakat yang berhak.
Sumber:Tim Investigasi
Tim:Redaksi
