Mahkamah Konstitusi (MK) resmi mengabulkan permohonan uji materiil dan membatalkan Pasal 240 serta Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara.
Detail Putusan MK
- Nomor Perkara: Putusan Nomor 282/PUU-XXIII/2025.
- Tanggal Pembacaan: Jumat, 28 Agustus 2026.
- Amar Putusan: Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan Pasal 240 beserta Penjelasannya dan Pasal 241 UU KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Alasan dan Pertimbangan Hukum MK
- Bukan Manusia: MK menilai bahwa lembaga negara merupakan subjek hukum institusional yang tidak memiliki perasaan seperti manusia, sehingga perlindungan kehormatannya tidak bisa disamakan dengan nama baik perorangan.
- Kandungan Pasal Multitafsir: Frasa “menghina” dalam pasal tersebut dinilai tidak memiliki parameter objektif yang tegas. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu penafsiran subjektif yang mengancam kebebasan berekspresi, kritik, pendapat rakyat, maupun penilaian akademis.
- Hak Konstitusional: Pasal warisan kolonial ini berpotensi membatasi hak warga negara untuk mengawasi jalannya pemerintahan dalam negara hukum yang demokratis.
Informasi lengkap mengenai risalah sidang dan salinan putusan ini dapat diakses langsung melalui Situs Resmi Mahkamah Konstitusi.
Jika Anda ingin, saya bisa jelaskan lebih lanjut mengenai:
- Dampak putusan ini terhadap kebebasan berpendapat
- Perbedaan delik penghinaan lembaga negara dan penghinaan presiden.
Informasi Publik
