Onewsmedia.co id || Kubu Raya, 19 November 2024 – Proyek pembangunan jalan rabat beton di Jalan Masjid Parit Haruna, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, kini menjadi perhatian serius. Jalan yang baru selesai dikerjakan sebulan lalu ini mengalami keretakan di sejumlah titik. Dugaan adanya indikasi korupsi dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2024 tersebut mulai mencuat.
Proyek dengan nilai kontrak Rp119.400.000 ini dilaksanakan oleh CV. Faeyza Anrizki berdasarkan kontrak bernomor 600.1.9.3/119/SPk/PPK/PUPRPRKP-Perkim 2024. Proyek dimulai sejak 23 September 2024 dengan waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender. Namun, keretakan yang muncul sebulan setelah pengerjaan selesai mengindikasikan adanya kemungkinan penyimpangan teknis atau anggaran.
Tim investigasi awak media yang memantau langsung ke lokasi menemukan bahwa keretakan terjadi di beberapa titik jalan. Hal ini mengindikasikan adanya potensi masalah dalam penggunaan material atau spesifikasi yang tidak sesuai standar.
“Dengan nilai proyek yang cukup besar, hasil pekerjaan seharusnya lebih berkualitas. Kerusakan yang cepat seperti ini perlu menjadi perhatian serius,” ungkap tim investigasi. Temuan ini mendorong adanya dugaan indikasi korupsi, baik melalui pengurangan spesifikasi material maupun penyalahgunaan anggaran lainnya.
Tim investigasi awak media mendesak agar Inspektorat Kabupaten Kubu Raya dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan untuk melakukan audit menyeluruh terhadap proyek ini. Pemeriksaan mendalam diperlukan untuk memastikan apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh dana publik tersebut.
“Diperlukan audit teknis dan anggaran untuk mengungkap apakah keretakan ini murni masalah teknis atau ada unsur kesengajaan dalam pelaksanaan,” tambah tim investigasi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor pelaksana proyek, CV. Faeyza Anrizki, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya belum memberikan tanggapan resmi terkait kondisi jalan maupun dugaan indikasi korupsi yang mencuat.
Temuan ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal yang mutlak untuk mencegah kerugian negara serta memastikan manfaat dari proyek dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tim – Liputan
Red / Gugun
