ditunggu janji Kapolda yang mau tertifkan yang bersifat ilegal.??.
Ketapang Kalbar,Polda dan polres Ketapang yang baru di minta segera tertibkan
Peti di lubuk Toman Km 26. Sukses membuat kerusakan Hutan Dan Lingkungan. Begini Kata Kapolres Ketapanh sesuai dengan janji bapak Kapolda.
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) lubuk Toman Km.26 Desa Sungai Besar Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat sukses melakukan kegiatan PETI yang sudah berlangsung bertahun tahun bahkan belum lama ini sempat Menelan korban jiwa akibat tertimbun Tanah, Selasa (18/7/23).
Kapolres Ketapang AKBP Tommy Ferdian, S.I.K.,M.Sc di Konfermasi media ini Rabu ( 9/8/23) menjelaskan,
Terkait dengan penanganan Peti saat ini terus kita masifkan sosialisasi kepada masyarakat serta proses penegakkan hukum yang tidak hanya fokus kepada Peti saja namun pada beberapa kejahatan yang terkait diantaranya seperti peredaran BBM illegal, penggunaan bahan berbahaya merkuri serta pihak pihak yang memperjual belikan hasil tambang yang diperoleh secara illegal.
Dalam upaya ini kita tidak hanya saja fokus dengan yang ada di sekitar wilayah MHS namun juga seluruh area yang berpotensi Peti yang ada di Kabupaten Ketapang.
Harapannya dalam upaya ini Polri dapat bersinergi dengan seluruh elemen yang ada sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan. Ungkap Kapolres.
Perangkat desa sungai Besar kecamatan matan hilir Selatan dikonfermasi menjelaskan, bahwa tambang yang ada di wilayah Sungai Sesar baiknya ditutup saja.
“Itu hanya mengatasnamakan kami selaku perangkat desa saja, bagusnya di tutup aja,” jelas R saat di konfirmasi
melalui sambungan WhatsApp Rabu (09/08/2023) sore.
R menambahkan, “Jadi harapan saya sebagai perangkat desa sungai besar supaya ditutup saja tambang kilometer 26 itu, karna tidak ada untungnya bagi desa kami ini, sudah berapa kali di kasi himbauan, dari desa maupun dari LPHD desa, namun mereka tetap berkerja menghancurkan hutan desa dan terus mengeruk tanah untuk mengambil ke untungan pribadi mereka/jer
Kepala dinas ESDM Prov Kalbar Syarif saat di Kompermasi (10/8/23) menjelaskan bahwa pertambangan tanpa izin memang harus dicarikan solusi agar masyarakat dapat mengajukan izin pertambangan rakyat(wpr) untuk kabupaten Ketapang untuk wilayah pertambangan yang telah diusulkan kepada kementrian itu memang sudah keluar, Namaun untuk kelengkapan dokumen yang butuhkan terhadap pengelolaan wilayah pertambangan tersebut itu yang belum disampaikan sehingga ini menjadi habatan bagi masyarakat untuk mengajukan izin.Red:supli.
