JAKARTA
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan memeriksa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor. Berinisial ( YMP ) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengungkap alasan memeriksa Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor , saudari (YMP), masih sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pemotongan upah pungut di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. KPK mendalami pengetahuan (YMP) mengenai dugaan praktik pemotongan upah pungut yang terjadi di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor.
Budi mengatakan penyidik menduga Yunita memiliki pengetahuan mengenai praktik pemotongan upah pungut tersebut. Keterangan (YMP) diperlukan untuk mengonfirmasi informasi awal yang ditemukan penyidik pada tahap penyelidikan sekaligus melengkapi keterangan dari saksi-saksi lainnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan penyidik masih mendalami keterkaitan sejumlah informasi dalam dua perkara dugaan korupsi di Kabupaten Bogor.
Dari pengetahuan dan juga keterangan para saksi ini kemudian nanti akan saling melengkapi dan mengonfirmasi, termasuk nanti soal dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas Pendidikan. Tentu nanti juga akan didalami karena ini masih sprindik umum, yang berkaitan dengan dua perkara tersebut,” tandas Budi.
Selain memeriksa sejumlah saksi, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi untuk mencari alat bukti dan petunjuk terkait perkara tersebut. Pada Jumat (28/8/2026), penyidik menggeledah kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor.
Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti maupun petunjuk yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor.
Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor. Sehari sebelumnya,
Kamis (27/8/2026).
Penyidik menggeledah kantor Bappenda dan BKPSDM Kabupaten Bogor..
KPK selanjutnya mendalami asal-usul dan keterkaitan dengan uang sebesar 1.5 miliar tersebut dengan konstruksi perkara yang sedang disidik.
