J A K A R T A
Pemilihan Polres Bogor sebagai lokasi pemeriksaan jajaran pejabat teras ini bukan tanpa alasan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa langkah sentralisasi lokasi pemeriksaan ini murni didasarkan pada strategi taktis penyidik di lapangan untuk mempercepat proses penegakan hukum.
Selain itu, penyidik juga memanggil Sesilia Windy Gloriana selaku Staf Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bendahara Pengeluaran), serta Gilang Windu yang merupakan ajudan (ADC) bupati Kabupaten Bogor.
KPK memeriksa Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi bersama empat saksi lainnya pada Jumat (30/10/2026), terkait dugaan korupsi pemotongan upah pungut pajak senilai Rp17 miliar dan pengadaan barang dan jasa.
Penyidik menelusuri dugaan aliran Rp4 miliar kepada pimpinan daerah serta telah menyita uang Rp1,5 miliar. KPK juga mendalami dugaan mark-up dan manipulasi spesifikasi proyek Papan Tulis Pintar di Dinas Pendidikan.
Hingga kini, penyidikan masih berjalan dan belum ada penetapan tersangka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengintensifkan penyidikan atas pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengguncang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Setelah sehari sebelumnya secara maraton mencecar pucuk pimpinan daerah, pada hari ini, Jumat (30/10/2026), giliran wakil bupati Bogor diperiksa KPK. Pemeriksaan ini terkait erat dengan skandal dugaan pemotongan upah pungut pajak senilai Rp17 miliar serta sengkarut pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.
Mengambil tempat di Markas Kepolisian Resor (Polres) Bogor, pemeriksaan difokuskan untuk menggali keterangan lebih dalam dari jajaran petinggi birokrasi, mengingat tingginya kompleksitas perkara serta besarnya indikasi kerugian negara yang tengah diusut.
Kelima saksi yang masuk dalam radar pemeriksaan penyidik KPK pada hari Jumat ini meliputi Wakil Bupati Kabupaten Bogor Ade Ruhandi alias Ade Jaro, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika, dan Inspektur Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman yang diketahui juga menjabat sebagai Kepala Bappenda pada periode krusial 2022 hingga 2025.
Mengingat barang bukti dan saksi saling terhubung secara domisili, penyidik membutuhkan akses cepat jika terdapat dokumen susulan yang harus segera diverifikasi.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa tim penyidik hari ini mengagendakan pemeriksaan ulang terhadap beberapa saksi penting terkait kasus dugaan pemotongan upah pungut pajak Bappenda serta korupsi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
Pemeriksaan dipusatkan langsung di Polres Bogor demi efektivitas proses pendalaman informasi.”Untuk efektifitas pemeriksaannya, termasuk jika ada kebutuhan data atau informasi yang harus dipenuhi oleh saksi, maka pemeriksaannya dilakukan di Polres Bogor,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (30/10/2026).
Kontributor Jakarta
