Pontianak KALBAR – Kota Pontianak tengah fokus pada peningkatan pelayanan publik dengan memperkenalkan Mal Pelayanan Publik (MPP), sebuah inisiatif yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah di satu tempat. Namun, keputusan Pemkot Pontianak untuk melakukan uji coba layanan MPP kembali setelah sebelumnya menggelar soft launching menimbulkan pertanyaan dari warga. Soft launching sendiri pada dasarnya adalah uji coba publik yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses layanan dan memberikan umpan balik.Rabu(11/9/2024).
Herman Hofi Munawar, seorang pengamat hukum, menjelaskan bahwa secara konseptual, soft launching seharusnya sudah mencakup proses uji coba itu sendiri. “Soft launching adalah fase pengenalan layanan secara terbatas, di mana masyarakat sudah bisa menikmati sebagian besar layanan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Ketika setelahnya ada agenda uji coba tambahan, ini menimbulkan pertanyaan apakah feedback dari soft launching sebelumnya belum dievaluasi secara optimal,” jelas Herman.
Menurutnya, agenda uji coba yang kembali dilakukan setelah soft launching mengindikasikan adanya kemungkinan kurangnya persiapan atau masih ditemukannya kendala internal yang belum terselesaikan. Herman menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini agar masyarakat tidak merasa kebingungan dengan tahapan yang dilalui oleh Pemkot Pontianak dalam mengoperasikan MPP.
Lebih lanjut, Herman Hofi Munawar menjelaskan bahwa ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Pemkot jika ingin memastikan optimalisasi pelayanan publik di MPP. Pertama, kapasitas antrian harus dihitung dengan seksama. “Volume kunjungan masyarakat harus diperhitungkan dengan kemampuan MPP dalam melayani setiap orang. Jangan sampai terjadi antrian panjang dan waktu tunggu yang terlalu lama karena kapasitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Herman juga menyoroti pentingnya koordinasi antar lembaga di dalam MPP. “MPP mengintegrasikan berbagai instansi dalam satu atap. Ini menuntut koordinasi yang baik antar lembaga agar tidak terjadi kesulitan dalam komunikasi atau bahkan saling menyalahkan jika terjadi masalah dalam pelayanan,” tambahnya.
Herman juga menekankan bahwa kualitas pelayanan sangat bergantung pada kompetensi dan kredibilitas pegawai. “Pelayanan yang baik harus didukung oleh sumber daya manusia yang terlatih dan memiliki dedikasi tinggi terhadap pelayanan publik. Pemkot perlu memastikan bahwa semua petugas di MPP sudah mendapatkan pelatihan yang cukup, baik dari sisi teknis maupun etika pelayanan.”
Tidak hanya sumber daya manusia, fasilitas fisik yang memadai juga harus diperhatikan. “Ruang tunggu yang nyaman, fasilitas toilet yang cukup, serta teknologi pendukung seperti sistem antrian digital dan infrastruktur IT yang andal sangat penting agar pelayanan berjalan lancar,” jelas Herman.
Herman Hofi Munawar menekankan bahwa keberhasilan MPP dalam memberikan pelayanan publik yang optimal sangat bergantung pada seberapa serius Pemkot Pontianak dalam mempersiapkan semua aspek tersebut. “Jika Pemkot ingin MPP menjadi solusi bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan yang cepat dan efisien, maka evaluasi mendalam harus dilakukan di setiap tahap, mulai dari soft launching hingga uji coba, agar saat peluncuran resmi nanti, semua sudah siap tanpa hambatan.”
Dengan pernyataan ini, Herman berharap Pemkot Pontianak dapat lebih transparan dalam memberikan informasi terkait tahapan uji coba dan soft launching MPP, serta memastikan setiap langkah diambil untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di kota tersebut.”Tutupnya.
Ns: Herman hofi Munawar (LBH)
Editor/Gugun
