Jakarta, – Pemantau Keuangan Negara (PKN) telah melaksanakan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD DKI Jakarta dan Komisi Informasi DKI Jakarta. Ketua Umum PKN, Patar Sihotang SH MH, mengungkapkan bahwa aksi tersebut berlangsung dengan tertib, aman, dan terkendali. 14 Agustus 2024.
Pada pukul 10.00 WIB, PKN melakukan aksi di Kantor DPRD DKI Jakarta dengan tuntutan agar pihak DPRD memberikan dokumen informasi sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 0003/II/KIP-DKI-PS-M-A/2023 tanggal 5 September 2023 serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 0003/H/KIP-DKI/PS.M-A/2023. Putusan tersebut memerintahkan Ketua DPRD DKI Jakarta untuk menyerahkan dokumen informasi publik kepada PKN sebagai pemohon informasi. Namun, pada 26 September 2023, DPRD Jakarta hanya memberikan 5% dari dokumen yang diminta dalam bentuk soft copy, dan PKN telah mengajukan Penetapan Eksekusi ke PTUN Jakarta.
Berdasarkan penetapan eksekusi PTUN Jakarta, PKN mendatangi Kantor DPRD dan bertemu dengan Sekretariat DPRD. Namun, hasilnya nihil, karena pihak DPRD tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan dokumen yang sesuai.
Patar Sihotang menjelaskan bahwa dokumen tersebut dibutuhkan sebagai informasi awal dalam melaksanakan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, sesuai dengan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999 dan PP 43 Tahun 2018.
Aksi dilanjutkan dengan pertemuan di Kantor DPRD Jakarta, di mana PKN diterima oleh Sekretariat DPRD serta perwakilan dari Kesbangpol dan bagian Hukum. Pihak DPRD tidak memberikan dokumen dengan alasan yang tidak jelas. PKN berencana untuk melaksanakan aksi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.
Pada pukul 12.00 WIB, PKN bergerak menuju Kantor Komisi Informasi DKI Jakarta di Jl. Aliwudin, Tanah Abang. Dalam aksi tersebut, PKN menuntut beberapa hal:
Komisi Informasi untuk melakukan persidangan kode etik komisioner terkait dugaan pelanggaran oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, terutama terkait keterlambatan dalam memproses 32 gugatan sengketa informasi.
Para komisioner agar memahami filosofi dan tujuan Pasal 28 F UUD 1945 dan UU No. 14 Tahun 2008 mengenai hak konstitusi dan hak asasi mendapatkan informasi.
Para komisioner diharapkan memiliki wawasan kebangsaan dan memperlakukan pemohon informasi sebagai bagian dari upaya pembangunan negara, serta menghindari pola pikir yang mencari-cari kesalahan administrasi pemohon.
Aksi selesai pada pukul 14.30 WIB dengan penyampaian tuntutan kepada Komisi Informasi dan doa bersama. Tim PKN beserta pendukung kembali ke kantor PKN di Jl. Caman Raya No. 7 dalam keadaan aman, tertib, dan terkendali.
Sumber : Tim PKN Pusat
Red/Gugun
