Onewsmedia.vo.id,dilangsir dari laman Kompas.com 25 Maret dan Medsos Helo Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji melontarkan Apresiasi Atas Kasus Rp349 T, Susno Duadji Ungkap Siapa Mahfud MD, Ternyata Bukan Sekadar Menteri
Mantan Kepala Bareskrim Polri Susno Duadji mengapresiasi Menkopolhukam Mahfud MD karena telah membuka transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Susno Duadji pun menyebut bahwa Mahfud MD bukan hanya sekadar menteri, tapi Menteri Koordinator (Menko) senior yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).
“Saya pertama mengapresiasi Pak Mahfud, Pak Mahfud itu bukan menteri sembarangan beliau Menko senior dan sudah pernah menjadi ketua MK, ini gaya beliau memancing,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena angka yang disampaikan dalam kasus tersebut akurat.
“Dan saya berterima kasih juga kepada PPATK karena angka PPATK itu akurat, apa yang disampaikan Pak Mahfud itu akurat, tetapi Pak Mahfud bukan penyidik, PPATK bukan penyidik,” ujarnya.
Mahfud MD dan PPATK bukan merupakan penyidik, namun ini adalah gaya keduanya untuk mengungkap kasus di Kemenkeu, Susno Duadji pun mengibaratkan dengan permainan bola.
“Ini sebenarnya gaya-gaya dia melempar bola, ibarat pemain bola dia lambungkan melewati garis tengah tinggal bagaimana striker kita memasukkan bola ke dalam,” ujarnya.
Hal ini karena jumlah angka dan beberapa aspek dalam transaksi mencurigakan di Kemenkeu sudah diketahui. Ia pun menyebutkan keyakinannya tentang pihak yang terlibat, yaitu perusahaan besar.
“Kenapa? jumlah angkanya sudah, siapa yang bertransaksi sudah, masuk ke bank mana sudah, nama-namanya juga sudah, dan saya yakin ini dari perusahaan yang gede,” tandas Susno. I0,PPATK Akan Dilaporkan ke Bareskrim, Mahfud MD: Enggak Apa-apa, Bagus
JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi rencana Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Ia mengapresiasi rencana pelaporan itu.
“Ya enggak apa-apa, bagus. Enggak apa-apa,” ujar Mahfud di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).
Mahfud mengungkapkan, pada Rabu (29/3/2023), ia akan memenuhi undangan Komisi III DPR untuk membahas soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pada saat itu, Mahfud dan pemerintah akan beradu logika mengenai persoalan transaksi mencurigakan dengan DPR.
“Uji logika dan uji kesetaraan juga. Jangan dibilang pemerintah itu bawahan DPR. Bukan,” ungkapnya.
“Pokoknya Rabu saya datang, kemarin (anggota DPR) yang ngomong-ngomong agak keras itu supaya datang juga, biar imbang,” tegas Mahfud.
Meski demikian, Mahfud mengaku belum menerima undangan dari DPR mengenai jadwal pertemuan itu.
“Enggak tahu, undangannya belum nyampai,” tambahnya. Info Lanjut
