Menurutnya 1 tahun kinerja Bupati Bogor Rudy Susmanto jangan tergesa – gesa menyematkan soal pembangunan di Kabupaten Bogor sebagai prestasi.
Sebab pembangunan yang dilaksanakan 1 tahun kemarin itu kita mengukurnya harus dengan kaca mata persoalan secara utuh baik soal pembangunan infrastruktur maupun sarana bangunan penunjang tata kota saja, sebab masih banyak persoalan – persoalan sosial yang tersebar di 40 wilayah kecamatan dan desa kelurahan ini juga tidak boleh menjadi bagian dalam pemerataan hak keadilan sosial untuk masyarakat di Kabupaten Bogor.
Ya, ada hak pelayanan kesehatan yang masih belum merata di beberapa wilayah dikabupaten Bogor ini kok, belum lagi sarana penunjang dunia pendidikan yang masih kurang diperhatikan di desa – desa pedalaman ini juga persoalan yang harus di sodorkan ke pemimpin daerah, sebab RPJP maupun RPJM harus juga mengusulkan hak – hak keadilan sosial untuk warga masyarakat dikabupaten Bogor.
Kita lihat saja berdasarkan data gragik angka pengangguran cukup besar kok di Kabupaten Bogor, belum lagi angka kemiskinan belum ada perubahan angka pergerakan yang menuju perbaikan tingkat menuntaskan angka kemiskinan di Kabupaten Bogor.
Sorotan tajam banyak juga dari adik – adik mahasiswa dan aktivis di Kabupaten Bogor, kalangan aktivis menyoroti arah
pembangunan di Kabupaten Bogor
yang dinilai belum sepenuhnya
menyentuh kebutuhan mendasar
masyarakat. Kritik tersebut terutama
mengarah pada prioritas anggaran
yang dianggap lebih dominan pada
pembangunan fisik, sementara
layanan kesehatan dan jaminan sosial
masih menyisakan berbagai persoalan.
Dalam pernyataan tertulisnya, seorang
aktivis menyebut alokasi anggaran
pembangunan yang mencapai
ratusan miliar hingga triliunan rupiah
perlu diawasi secara ketat agar
tepat sasaran dan tidak membuka
celah penyimpangan. la menilai, masifnya pembangunan infrastruktur
belum sepenuhnya sejalan dengan
peningkatan kualitas hidup warga.
“Masih ada jalan yang cepat rusak,
daerah rawan bencana yang butuh
penanganan serius, hingga fasilitas
kesehatan dan pendidikan yang belum
optimal. Di sisi lain, gedung-gedung
baru terus berdiri,” ujar dia.
Pembangunan yang seharusnya belum dibutuhkan tahu tahu sudah direncanakan dibangun, contoh soal pemugaran taman kota di lapangan Tegar Beriman, lalu tugu Lawang Kori, dan banyak pembangunan gedung lainnya di seputaran Stadion Pakansari, ini kan menurut saya tidak merupakan kebutuhan mendesak untuk sebuah tata kota setingkat Kabupaten Bogor.
Lalu soal hak sosial masyarakatnya itu disorot juga persoalan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan akses layanan
kesehatan yang dinilai masih
menyulitkan sebagian warga.
Aktivis tersebut mendorong pemerintah
daerah untuk memprioritaskan
penyelesaian tunggakan serta
pembenahan sistem layanan
kesehatan sebagai langkah konkret
mengentaskan kemiskinan.
penyelesaian tnggakan serta
pembenahan sistem layanan
kesehatan sebagai langkah konkret
mengentaskan kemiskinan.
Menurutnya, jaminan kesehatan yang
kuat akan berdampak langsung pada
produktivitas dan kesejahteraan
masyarakat. “Jika kesehatan warga
terjamin, pembangunan sumber
daya manusia akan lebih optimal. Itu
fondasi utama sebelum berbicara soal
kemajuan fisik,” katanya.
Ditambahkan olehnya, ” kita lihat saja apakah pembangunan infrastruktur itu dapat dijadikan barometer prestasi sebuah kebijakan pembangunan seorang kepala daerah, menurut saya malah sebaliknya, ini merupakan kajian untuk di bicarakan apakah memang 1 tahun pembangunan di Kabupaten Bogor sebagai prestasi atau mungkin lebih pasnya sebagai evaluasi untuk kedepannya yang harus dilakukan oleh Bupati Bogor,” tegasnya. (Tim redaksi)
Editor Jul
