Mempawah KALBAR – Sejak diresmikan oleh Presiden beberapa waktu lalu, Terminal Kijing di Kabupaten Mempawah diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar). Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hingga saat ini, pelabuhan yang digadang-gadang berstandar internasional tersebut belum mampu menunjukkan kontribusi nyata bagi perekonomian Kalbar.
Infrastruktur yang ada masih jauh dari harapan. Salah satu masalah utama adalah ketiadaan fasilitas penting seperti ‘crane,” yang menyebabkan Pelindo harus menyewa dari pihak ketiga. Hal ini meningkatkan biaya bongkar muat yang tentunya berdampak pada efisiensi dan daya saing pelabuhan. Dengan minimnya fasilitas yang tersedia, kapal-kapal yang bersandar di Pelabuhan Kijing akan memerlukan waktu lebih lama untuk menyelesaikan aktivitas bongkar muat, yang otomatis meningkatkan biaya operasional. Kondisi ini mempengaruhi minat perusahaan untuk memanfaatkan pelabuhan tersebut sebagai pintu ekspor.
Seharusnya, pelabuhan yang dibangun dengan dana triliunan ini sudah bisa beroperasi secara maksimal dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, hingga saat ini, aktivitas di Pelabuhan Kijing belum menunjukkan geliat yang signifikan. Kapasitas tempat penumpukan yang mencapai 500 ribu “twenty-foot equivalent units”(TEUs) dan delapan juta non-petikemas masih terlihat kosong melompong, tak ubahnya seperti lapangan bola yang tidak terpakai.
Pengamat politik Kalimantan Barat, Herman hofi Munawar, menilai bahwa kondisi ini menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan dan perencanaan manajemen Pelindo. “Pelabuhan Kijing memiliki potensi besar untuk mendorong ekspor dari Kalbar, terutama untuk komoditas unggulan seperti minyak sawit mentah (CPO). Namun, hingga saat ini, belum ada tangki timbun CPO yang disiapkan untuk mendukung potensi tersebut,” jelas Herman Hofi Munawar.
Lebih lanjut, Herman juga menyoroti adanya indikasi monopoli yang dilakukan oleh anak perusahaan Pelindo dalam aktivitas bisnis di pelabuhan tersebut. “Kita perlu menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan mencegah monopoli yang bisa merugikan dunia usaha lokal,” tambahnya.
“Dalam konteks ini, audit terhadap aset dan kinerja manajemen Pelindo di Pelabuhan Kijing menjadi sangat penting. Jika masalah-masalah ini tidak segera ditangani, potensi kerugian yang lebih besar bagi negara dan daerah tidak bisa dihindari. Harapan masyarakat Kalbar adalah agar pelabuhan ini dapat dioptimalkan fungsinya dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang signifikan.”Tutup Herman Hofi.
Sumber:Herman Hofi Munawar,Pengamat Publik/LBH
Red/Gugun
