Onewsmedia,Pemerintahan Jokowi kian menumpuk hutang bukti kegagalan Jokowi memimpin Bangsa ini,Oligarki kian merajalela ingin menguasai Indonesia kemana TNI kita kenapa diam seribu basa..?? Ketua Laskar Merah Putih Eka Adi Putra berang dengan keadaan Bangsa yang sedang tidak baik baik saja tapi elit bangsa diam tanpa bisa bicara,Kebutuhan 9 bahan pokok terus melambung rakyat miskin kian merana beli susu untuk anaknya tak terbeli beli beras melambung tinggi apakah ini yang dikatan “Merdeka”
Dilangsir dari Twitter Account Ahy yang punya stepmen “Utang Indonesia terus membengkak lebih dari Rp7.800 triliun, bertambah lebih dari Rp5.000 triliun sejak 8 tahun yg lalu, jauh di atas keamanan fiskal negara kita. Para tokoh nasional, termasuk Pak Jusuf Kalla mengingatkan, siapapun presidennya ke depan, siapapun yg akan memerintah ke depan, akan terbebani dengan utang yg sangat berat.”
Bicara data dan angka-angka pembangunan jalan masa kepemimpinan Jokowi dan SBY belakangan dijadikan โachievement warโ oleh masing-masing pendukungnya.
Bahkan tak tanggung-tanggung, kubu Jokowi sampai menurunkan M.Zainul Majdi, โUlama Plat Merahโ andalannya untuk menjawab kritikan atas adu data tersebut.Adu data ini jadi semakin menarik ketika akhirnya media CNBC pun ikut menghimpun data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tentang perbandingan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY.
Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), total panjang jalan pada era pemerintah Jokowi sejak 2014 sampai dengan 2020, hanya mengalami penambahan sepanjang 30.613 kilometer (km) atau 5,91% dari 517.713 km pada 2014 menjadi 548.366 km pada 2020.
Sedangkan pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2014, total panjang jalan bertambah 144.825 km atau 38,83% dari total panjang nasional 372.928 km pada 2004 menjadi 517.753 km pada 2014.
Kesimpulan Total Panjang Jalan :
Era Jokowi : 30.613 km
Era SBY : 144.825 km
Di masa Jokowi total panjang jalan negara bertambah 592 km dari 46.432 km menjadi 47.024 km.
Sedang di masa SBY selama 1 dekade, jalan negara tercatat bertambah 11.804 km, dari 34.628 km pada 2004 menjadi 46.432 km.
Kesimpulan Panjang Jalan Negara :
Era Jokowi : 592 km
Era SBY : 11.804 km
โโโโโโโโ
Di masa Jokowi total panjang jalan provinsi bertambah 1.317 km menjadi 54.845 km pada 2020 dari total panjang jalan 53.528 km pada 2014.Sedang di masa SBY total panjang jalan provinsi bertambah 13.403 km menjadi 53.528 km dari sebelumnya 40.125 km pada 2004.
Kesimpulan Panjang Jalan Propinsi :
Era Jokowi : 1.317 km
Era SBY : 13.403 km
โโโโโโโโ-
Di masa Jokowi penambahan jalan kabupaten/kota dari 417.793 km menjadi 446.497 atau bertambah 28.794 km.Sedangkan di masa SBY jalan kabupaten/kota bertambah sepanjang 119.618 km menjadi 417.793 km dari 298.175 pada 2004.
Kesimpulan Panjang Jalan Kab/Kota :
Era Jokowi : 28.794 km
Era SBY : 119.618 km
โโโโโโโ-
Yang uniknya, Zainul Majdi atau TGB mengangkat data pembangunan jalan desa dimasa pemerintahan Jokowi dan mengusung isue tentang penguatan ekonomi ditingkat desa.
Masyarakat dapat memahami maksud dan tujuan TGB adalah ingin agar era Jokowi pembangunan infrastruktur jalan dinilai lebih berpihak pada penguatan ekonomi kerakyatan ditingkat desa.
Namun sayangnya, entah Zainul Majdi lupa atau disengaja, tapi mengingat posisinya sebagai mantan Gubernur Kepala Daerah Provinsi seharusnya ia ingat dan paham betul tentang amanat yang tuangkan dalam UU Otonomi Daerah.
Karena pada dasarnya kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisisaikan kewenangan yang sebelumnya tersentralisasi oleh pemerintah pusat. Sehingga pembangunan infrastruktur desa sebenarnya adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah kota/kabupaten.
Okey lah, namanya politisi pro pemerintah pusat, bisa dimaklumi juga jika pada setiap kesempatan TGB berusaha untuk menyampaikan data capaian yang mengangkat prestasi pemerintah Jokowi yg didukungnya, tapi yang juga tak boleh dilupakan adalah posisinya sebagai ulama juga mengikat TGB untuk jujur menyampaikan kebenaran kepada umat, apalagi jika mengawalinya dengan Nama Allah.Sebagaimana Hadits, โKatakanlah yang benar meskipun itu pahit (berat untuk dikatakan).โ(HR. Ibnu Hibban).
Dari fakta data yang bicara lalu kemana hutang itu berada,akankah gonjang ganjing 349 Triliun bagian dari bancakan hutang era Jokowi ini, ujar Eka Adi Putra,kalau hukum tegak lurus saya yakin bangsa inj akan sejahtera,tapi kalau hukum bisa diperjual belikan tunggu saja kehancuranya,penghianat bangsa justru dapat tempat yang enak,haruskah DPR diam..? Saya yakin DPR sudah dikendalikan oligarki sehingga DPR bak tong kosong nyaring bunyinya,kritik dan masukan DPR ditertawakan,DPR,DPD tunjukan kalau anda benar benar wakil Rakyat.
Onewsmedia Tim
